Jurnal Perbandingan data PAD dan Dana Perimbangan

Data PAD dan Dana Perimbangan Kota Subulussalam dari tahun 2010 s.d. Tahun 2015 (dalam jutaan rupiah)
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
PAD	6.200	8.582	6.634	8.131	11.953	37.019
Pajak daerah	2.130	2.520	2.370	2.610	4.930	5.930
Retribusi daerah	1.071	1.596	1.782	3.061	4.163	1.858
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	5	65	300	300	300
Lain-lain PAD yang sah	2.999	4.461	2.417	2.160	2.560	28.931
Dana Perimbangan	221.693	241.479	281.972	308.917	325.928	348.844
DBH	33.517	24.859	24.859	29.859	20.086	19.615
DAU	163.056	185.848	225.257	251.600	278.513	292.297
DAK	25.120	30.772	31.856	27.458	27.329	36.932

1. Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Kota Subulussalam periode 2010 s.d. 2015

Sejak mekar dari Kabupaten Aceh Singkil, 2 Januari 2007, Kota Subulussalam menjelma menjadi kota yang berbeda. Hal ini bisa dilihat dari luas wilayah 1.391 km2, terdapat sekitar 23.630 hektare (ha) lebih lahan perkebunan rakyat dan 4.394 ha sawah milik masyarakat. Itu artinya sebagian besar luas wilayah Kota Subulussalam merupakan lahan perkebunan. Dibandingkan dengan berbagai daerah lainnya, Kota Subulussalam masih tergolong daerah yang belum bisa mandiri, hal ini terlihat dari data PAD dan Dana Perimbangan dari 5 terakhir yang tergolong masih sedikit apalagi sering mengalami fluktuasi. Pajak daerah misalnya pada tahun 2012 mengalami penurunan akan tetapi kembali mengalami kenaikan yang signifikan pada tahun 2014.

Kemudian retribusi daerah yang pada tahun 2013 dan 2014 mengalami kenaikan akan tetapi mengalami penurunan yang drastis pada tahun 2015 berbanding terbalik dengan PAD lain-lain yang sah yang mengalami kenaikan yang sangat drastis pada tahun 2015. Kemudian dari segi Dana Perimbangan, Dana Bagi Hasil mengalami fluktuasi yang tidak teratur dalam 5 tahun terakhir begitu juga dengan Dana Alokasi Khusus, akan tetapi berbanding terbalik dengan Dana Alokasi Umum yang setiap tahunnya mengalaki kenaikan.

2. Meningkatkan Potensi Pendapatan Asli Daerah

Seperti yang sudah dipaparkan diatas bahwa lebih dari sebagian wilayah Kota Subulussalam adalah lahan perkebunan baik perkebunan kelapa sawit, karet, dan lain-lain, ditambah juga dengan lahan pertanian. Hal ini menandakan bahwa kemungkinan kenaikan dalam PAD sangat ditentukan oleh pengelolaan lahan perkebunan dan pertanian tersebut. Selain dari potensi perkebunan dan pertanian, Kota Subulussalam juga terkenal dengan pertambangannya. Saat ini sudah tercatat 10 perusahaan pertambangan yang beroperasi di Kota Subulussalam, walaupun hanya 1 perusahaan tambang yang sudah melakukan izin produksi, sedangkan perusahaan lainnya masih izin eksplorasi.

Perusahaan yang beroperasi di Kota Subulussaam masih mengeksplorasi jenis galian Bijih Besi DMP, batubara dan Galena DMP yang ada di Kecamatan Penanggalan, Kecamatan Longkib dan Kecamatan Sultan Daulat. Sementara itu eksplorasi Bijih Besi DMP dilakuan oleh 8 perusahaan yang semua ijin operasi berada di Kecamatan Penanggalan. Pada Saat ini PT. Estamo Mandiri sudah melakukan ijin produksi bijih besi DMP yang beralokasi di Kecamatan Penanggalan dengan luas areal produksi 600 hetar.

Selain potensi perkebunan dan pertanian dan pertambangan, Kota Subulussalam juga memiliki potensi dalam jasa dan perdagangan. Kota Subulussalam merupakan daerah yang strategis , dimana para pengguna jalan yang akan menuju Banda Aceh maupum Medan akan melewati Kota Subulussalam. Sehingga sektor perdagangan memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan. Pada saat ini sarana perdagangan di Kota Subulussalam antara lain toko, kios, warung serta Rumah makan/restoran. Hal ini nantinya akan besar pengaruhnya terhadap peningkatan PBB Kota Subulussalam.

Thanks :)))